Gagasan Strategis untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia
Tangerang (babadbanten.com)
Ketua Umum Pucuk Umum BABAD BANTEN, Tubagus Soleh, mengusulkan pemindahan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Menurutnya, PBB hingga kini belum menunjukkan sikap adil terhadap negara-negara berkembang, yang sebagian besar merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
PBB dan Ketidakadilan terhadap Negara Berkembang
Keberpihakan pada Negara-Negara Superpower
PBB sering dianggap lebih memihak negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, dan Prancis—kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Keadaan ini memicu konflik-konflik besar di dunia, seperti perang Israel-Palestina, Irak-Iran, Irak-Kuwait, hingga konflik Suriah dan Yaman. Semua itu muncul akibat kebijakan PBB yang lebih banyak mempertahankan kepentingan negara-negara besar.
Mengapa Indonesia?
Menjadi Titik Tengah Perdamaian Dunia
Tubagus Soleh menegaskan, agar PBB dapat menjalankan misinya untuk menciptakan perdamaian dunia, markas besar organisasi tersebut sebaiknya dipindahkan dari Amerika Serikat ke negara yang lebih netral, seperti Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah waktunya memainkan peran yang lebih besar dalam tatanan dunia baru.
Konstitusi Indonesia dan Peran Global
Bangsa Indonesia Harus Ambil Langkah Besar
“Dalam konstitusi Indonesia, jelas tercantum bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga ketertiban dunia, yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Tubagus Soleh. Ia percaya, Indonesia harus mengambil peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.
Indonesia dan Tokoh Kharismatik
Kesempatan untuk Mempengaruhi Dunia
Saat ini, Indonesia memiliki pemimpin yang dihormati di dunia internasional, yaitu Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Tubagus Soleh menyatakan bahwa ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk memperjuangkan ide besar yang telah tertulis dalam pembukaan UUD 1945. “Indonesia harus berani mengusulkan agar PBB menghapuskan hak veto Dewan Keamanan atau menambah negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, dalam keanggotaannya,” tandas Tubagus Soleh.
