Seandainya Tidak ada Gerakan Rakyat ’98, Indonesia sudah jadi ‘Milik’ Keluarga Cendana?
Tangerang, Kamis 22/01/2026 (babadbanten.com). Menurut analisis Prof. Salim Haji Said, calon tunggal penerus Soeharto sesungguhnya telah dipersiapkan sejak lama, yakni Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto). Dalam skenario internal Orde Baru, apabila rezim tersebut tidak tumbang, Tutut diproyeksikan menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia pada tahun 2003.
Rencana suksesi ini bukan spekulasi pascakrisis, melainkan skema kekuasaan yang dirancang secara sistematis sejak 1993. Pada 1997, Tutut telah ditempatkan sebagai Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar di MPR, posisi kunci dalam arsitektur kekuasaan Orde Baru. Salim Said mencatat bahwa pada masa itu telah beredar rencana berjenjang: Tutut akan diangkat menjadi Menteri Sosial, kemudian Ketua Umum Golkar, dan akhirnya Presiden pada tahun 2003.
Skema tersebut hanya sempat berjalan hingga tahap awal karena rezim Soeharto keburu runtuh. Namun fakta bahwa Soeharto dan lingkaran keluarganya tetap memaksakan agenda suksesi dinastik ini bahkan pada Maret 1998, ketika krisis ekonomi, politik, dan legitimasi telah mencapai titik nadir, menunjukkan tingkat kebutaan kekuasaan, keserakahan, dan nepotisme ekstrem yang sulit diterima secara rasional.
Pasar keuangan menolak. IMF menolak. Golkar menolak. ABRI menolak. Tidak ada aktor rasional yang percaya bahwa rezim Soeharto–Tutut, yang telah terbukti gagal dan inkompeten, mampu mencegah kehancuran negara, apalagi memimpin proses reformasi struktural yang mutlak diperlukan untuk keluar dari krisis 1997. Terlebih, Soeharto sendiri hampir wafat akibat stroke pada November 1997.
Oposisi politik tidak percaya. Ulama dan intelektual publik, termasuk Nurcholish Madjid yang diminta bergabung dalam Dewan Reformasi, menolak. Elite birokrasi dan militer tidak percaya. Bahkan para bandit dan koruptor yang selama ini diuntungkan pun tidak lagi percaya. Rezim tersebut telah kehilangan legitimasi, pamor, dan daya hidup politik. Indonesia pun gagal pulih seperti negara-negara tetangganya dan justru runtuh dari dalam.
Secara formal, Tutut memang hanya diangkat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII. Namun jabatan ini strategis secara politik karena Menteri Sosial menguasai distribusi bantuan sosial nasional. Posisi tersebut sangat cocok bagi proyek pencitraan populis Tutut sebagai tokoh bantuan sosial nasional, terlebih dengan dukungan imperium media keluarga Cendana. Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara masif dan direkam secara intens oleh televisi, membangun legitimasi semu berbasis karitas negara.
Sebelum krisis 1997 meledak, Abdurrahman Wahid tampaknya juga membaca kemungkinan Tutut sebagai presiden berikutnya. Ia membangun kedekatan taktis dengan Tutut demi memastikan ruang hidup politik Nahdlatul Ulama di masa depan. Tutut bahkan diajak berkunjung ke berbagai pesantren NU sebagai langkah realistis dalam lanskap politik otoriter saat itu.
Bayangkan sebuah skenario alternatif: Orde Baru berhasil diselamatkan, gerakan Reformasi dipatahkan dengan kekerasan, para tokoh oposisi disingkirkan, dan Tutut akhirnya dipilih MPR sebagai Presiden pada 2003. Kita kesampingkan terlebih dahulu potensi perang saudara, pemberontakan daerah, konflik etno-sektarian, kehancuran ekonomi, kemiskinan ekstrem, pengangguran massal, dan anarki total. Fokus pada dimensi ekonomi.
Sejarah menunjukkan bahwa periode hipotetis pemerintahan Tutut akan bertepatan dengan commodity boom global pada kisaran 2000–2014. Harga ekspor sawit, migas, batu bara, nikel, bauksit, dan berbagai komoditas galian melonjak tajam. Dalam skenario ini, keluarga Cendana, dengan kontrol penuh atas negara otoriter, akan berada pada posisi ideal untuk memonopoli seluruh ekonomi komoditas, menyerupai peran VOC pada abad ke-17.
Seluruh rantai nilai, dari produksi hingga ekspor, berpotensi disedot ke dalam akumulasi kekayaan pribadi keluarga Cendana yang akan membengkak berlipat ganda. Tentakel bisnis mereka akan menjalar hingga tingkat paling mikro: perumahan, pertokoan, pusat perbelanjaan, logistik, maskapai, yayasan, sekolah, bank, kredit, jaringan telekomunikasi, internet, organisasi massa, organisasi keagamaan, hingga kelompok preman.
Model ekonomi rente dan monopoli yang pernah diterapkan pada Petral, BPPC, pengadaan alutsista, dan berbagai proyek kroni lainnya akan direplikasi secara total untuk mengelola commodity boom beserta seluruh turunannya, tanpa rem reformasi hukum, tanpa tata kelola, dan tanpa kelas profesional independen sebagaimana lahir pasca-Reformasi, terutama di sektor keuangan.
Aliran dana raksasa tersebut sangat mungkin mengikuti pola global saat itu, yakni menggelembung dalam aset spekulatif properti yang kemudian meledak pada krisis 2008. Untuk mencegah negara kembali kolaps seperti 1997, BLBI jilid kedua hampir pasti digelontorkan guna menyelamatkan bank dan korporasi keluarga yang kolaps, sekali lagi dengan pajak rakyat sebagai korban demi menyelamatkan kekayaan pribadi dinasti.
Dalam skenario hipotetis ini, sejarah kepemimpinan Indonesia akan tercatat sebagai berikut:
Daftar Presiden Indonesia
1945–1967: Soekarno
1967–2003: Soeharto
2003–: Tutut Soeharto
Kabinet Pembangunan VIII (2003–2008)
Presiden: Tutut Soeharto
Wakil Presiden: R. Hartono
Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI: Prabowo Subianto
Menteri Dalam Negeri: Feisal Tanjung
Menteri Luar Negeri: H. Alwi Shihab
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi: Fuad Bawazier
Menteri Keuangan: Soedrajad Djiwandono
Menteri Perindustrian: Sudono Salim
Menteri Perdagangan: Bob Hasan
Menteri Pertanian dan Kehutanan: Bambang Soeharto
Menteri Pertambangan dan Energi: Tommy Soeharto
Menteri Pemuda dan Olahraga: Sigit Soeharto
Menteri Sosial: Titiek Soeharto
Menteri Negara Peranan Wanita: Mamiek Soeharto
Skenario yang sudah matang dipersiapkan akhirnya luluhlantah karena munculnya gerakan rakyat ’98 yang dimotori oleh Mahasiswa. Dan Indonesia pun tetap menjadi milik seluruh Rakyat Indonesia.(KR)
Editor : Tubagus XVII
Views: 2
