Silaturahmi dan Isu yang Beredar
Ketua APDESI Nasional, Surta Wijaya, menjadi sorotan setelah dituding sebagai utusan Aguan, bos PIK 2, dalam acara silaturahmi dengan tokoh dan ulama Banten. Tuduhan ini mencuat melalui video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tokoh-tokoh Banten dengan tegas menyatakan sikap mereka terhadap rencana PIK 2 yang kini berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).
Apresiasi terhadap Tokoh dan Ulama Banten
Sikap kritis para tokoh dan ulama Banten terhadap PSN PIK 2 mendapat apresiasi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap perkembangan pembangunan di Banten, terutama terkait proyek yang sedang menjadi polemik. Namun, penting bagi masyarakat untuk tetap melakukan tabayyun (klarifikasi) sebelum menyimpulkan kebenaran berita yang beredar, khususnya mengenai Surta Wijaya.
Penjelasan Langsung dari Surta Wijaya
Ki Bacik, seorang tokoh masyarakat Pakuhaji sekaligus Ketua BABAD BANTEN Kabupaten Tangerang, telah mengonfirmasi langsung kepada Surta Wijaya. Dalam wawancara pada Selasa (24/12/2024), Ki Bacik menyampaikan hasil klarifikasinya.
“Sebagai sesama putra Tangerang Utara, kami sudah bertanya langsung kepada Bang Surta. Beliau dengan tegas menyatakan tidak pernah mengaku sebagai utusan Aguan bos PIK 2. Kehadiran beliau dalam pertemuan dengan tokoh Banten murni untuk silaturahmi,” jelas Ki Bacik.
Penegasan ini juga didukung oleh pernyataan seorang anggota DPRD Banten yang hadir dalam aksi menolak PIK 2. Dalam video yang beredar, anggota DPRD tersebut menyatakan bahwa Surta Wijaya bukanlah utusan Aguan.
Polemik yang Beredar di Media
Ki Bacik menyayangkan pemberitaan di media sosial yang cenderung merusak reputasi Surta Wijaya. “Sebagai sesama putra Tangerang Utara, kami berharap kondusivitas tetap terjaga. Berita yang tidak berdasarkan fakta hanya akan merugikan banyak pihak,” ungkap Ki Bacik.
Harapan untuk PIK 2 dan Pekerja Lokal
Ki Bacik juga menyoroti dampak sosial dari keputusan terkait PIK 2. “Apa pun keputusan pemerintah tentang PIK 2, kami akan menerimanya dengan lapang dada. Namun, kami meminta pemerintah mempertimbangkan nasib ribuan pekerja lokal yang bergantung pada proyek ini. Jika terjadi PHK massal, siapa yang akan bertanggung jawab? Hal ini harus dipikirkan matang-matang,” tegasnya.
