Oleh Tubagus Soleh, Ketum Pucuk Umun Babad Banten – Pembelajar Pemikiran Dasar & Filsafat di Albayt School
Bagian pertama dari tiga tulisan
Sejarah Surutnya Politik Identitas Islam
Kekalahan dalam sidang Majelis Konstituante terkait dasar negara antara Islam dan Pancasila menjadi awal surutnya kekuatan politik identitas Islam. Meskipun basis ideologi politik Islam tetap ada, kekuatannya terus mengalami pasang surut sesuai perkembangan zaman.
Namun, aktivis yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara tidak pernah berhenti. Mereka terus menyuarakan gagasan melalui pengkaderan, tarbiyah, taklim, usroh, seminar, serta konvensi internasional yang membahas konsep khalifah.
Represi Orde Baru terhadap Gerakan Islam
Di era Orde Baru, rezim Soeharto menggunakan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk memberangus kekuatan sosial dan politik, termasuk organisasi Islam. Kebijakan ini mematikan hak demokrasi rakyat dan berdampak besar pada dua organisasi pengkaderan terbesar saat itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII).
PII dilarang oleh rezim dan kehilangan pengaruhnya di kalangan pelajar. Para aktivisnya terpaksa bergerak di bawah tanah untuk melanjutkan aktivitas organisasi. Di sisi lain, HMI terpecah menjadi dua faksi, yaitu HMI MPO dan HMI Dipo, dan hingga kini belum dapat bersatu kembali.
Efek Kebijakan Orde Baru terhadap Politik Islam
Banyak pihak menduga kebijakan asas tunggal ini merupakan reaksi terhadap menguatnya kesadaran politik Islam, khususnya di kalangan pemuda. Aktivitas pengkaderan yang rutin dan masif oleh HMI dan PII mempermudah proses mobilisasi vertikal ke lingkaran kekuasaan.
Pada masa itu, kader-kader HMI dan PII mulai memasuki birokrasi dan militer. Fenomena ini memunculkan istilah “politik ijo royo-royo,” sebuah sindiran terhadap semakin menguatnya politik identitas Islam dalam pemerintahan Soeharto.
ICMI dan Penguatan Islamisasi di Era 90-an
Pada tahun 90-an, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk memperkuat pengaruh politik Islam. Organisasi ini memfasilitasi sinergi antara proses Islamisasi di birokrasi dan militer. Banyak jenderal di militer dan Polri berasal dari PII, sementara HMI mendominasi birokrasi dan politik.
HMI menjadi sangat menarik di kalangan politisi. Istilah “abangda” bahkan menjadi tren baru dalam percakapan politik. Sayangnya, momentum ini tidak berlangsung lama.
Krisis Politik 1998 dan Dampaknya
Saat proses Islamisasi baru menyentuh lapisan permukaan, badai politik pada 1998 menghancurkan seluruh rencana yang telah disusun. Kejatuhan Orde Baru membawa dampak besar bagi gerakan politik Islam.
Puncaknya adalah penolakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) BJ Habibie oleh MPR. Penolakan ini dianggap aneh oleh banyak pihak. Andaikan LPJ tersebut diterima, mungkin desain politik yang lebih berpihak pada umat Islam bisa diwujudkan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah masa kepemimpinan Habibie, liberalisasi Pancasila berkembang pesat. Umat Islam, yang menjadi mayoritas di Indonesia, terkena dampaknya secara signifikan.
(Bersambung)
Views: 0
