PJJ Bukan Cuma Soal Siswa dan Orang Tua, Bro Yanwar minta Pemerintah Harus Peka juga terhadap Guru
Tangerang Selatan, Rabu 09/09/2026 (babadbanten.com). Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterbitkan pemerintah daerah akibat kondisi kualitas udara yang buruk kembali menuai kritik. Kebijakan ini dinilai setengah hati dan kurang peka terhadap kondisi nyata di lapangan, khususnya bagi para guru serta tenaga kependidikan (tendik).
Selama ini, perhatian publik dan pemerintah terkesan hanya tertuju pada perlindungan kesehatan siswa serta beban yang dihadapi orang tua murid. Namun, ada realita pahit yang terabaikan yaitu guru dan tenaga kependidikan. Mereka juga manusia biasa yang menghirup udara yang sama dan terancam risiko kesehatan yang sama.
Dalam pelaksanaan PJJ akibat polusi udara, para guru dan tendik sering kali tetap diwajibkan untuk hadir secara fisik ke sekolah untuk mengajar secara daring atau mengurus administrasi. Pertanyaan mendasar yang patut ditanyakan kepada pemerintah, Apakah kesehatan yang harus dijaga hanya milik siswa dan orang tua saja? Lantas, apakah guru dan tendik dianggap kebal terhadap ancaman polusi udara?
Ketidakpekaan ini menunjukkan kurangnya evaluasi komprehensif dari pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan darurat. PJJ seharusnya menjadi sarana perlindungan menyeluruh bagi seluruh ekosistem pendidikan, bukan sekadar memindahkan lokasi belajar siswa sementara pendidik tetap dipaksa terpapar risiko di luar rumah.
Menurut Yanwar Toko Muda Tangsel kepada babadbanten.com mengatakan, ”Pemerintah Daerah agar segera membenahi dan mengevaluasi kebijakan PJJ agar lebih adil dan berorientasi pada keselamatan semua pihak”, Ujar Yanwar.
” Pemerintah harus memastikan kebijakan Work From Home (WFH) atau fleksibilitas kerja juga berlaku penuh bagi guru dan tenaga kependidikan selama masa darurat kualitas udara buruk, tanpa mengurangi hak-hak profesional mereka”, Tegas Bro Yanwar.
Lebih lanjut Bro Yanwar mengatakan, Perlu adanya evaluasi Kebijakan PJJ yang Inklusif, Pemerintah daerah (khususnya Pemkot Tangsel) diharapkan duduk bersama dengan perwakilan guru, tendik, dan pihak sekolah untuk menyusun regulasi PJJ yang lebih adaptif, efektif, dan tidak sepihak. Sekalipun misalnya, jika kehadiran di sekolah tetap diwajibkan karena alasan teknis yang sangat mendesak, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana penunjang kesehatan (seperti air purifier di ruang kerja dan masker medis standar) bagi seluruh staf sekolah.
Keselamatan dan kesehatan adalah hak seluruh warga sekolah. Sudah saatnya pemerintah lebih peka dan tidak menganaktirikan peran guru serta tenaga kependidikan dalam setiap pengambilan keputusan darurat. Tandas Bro Yanwar. (101).
Editor : tubagus shoodrun
Views: 7
